21 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Esai: Iklan Kemerdekaan


Esai: Iklan Kemerdekaan
Ilustrasi Internet

SUDAH 71 tahun, kabarnya, Indonesia merdeka. Setidaknya, informasi itu bisa kita saksikan dari spanduk dan media massa. Di media massa bukan hanya dari berita, tetapi dari iklannya. Dengan pelbagai ucapan, pejabat di Kaltim, mengucapkan HUT RI ke-71 melalui iklan di koran dengan space gede-gede.

Beberapa laman dihabiskan iklan. Pembaca dijejali wajah-wajah pejabat, yang katanya, peduli rakyat. Mereka tampil di hari kemerdekaan melalui iklan besar-besar. Iklan di koran, misalnya, kita disajikan wajah dan kata-kata ucapan indah dari mereka.

Selang beberapa hari dari ucapan kemerdekaan di iklan itu, yang nyaris serentak juga: ramai-ramai pejabat mengeluh defisit anggaran. Lah gimana, katanya sudah merdeka? Iklan besar-besar ditampilkan ucapkan kemerdekaan, tau-tau mengeluh defisit anggaran?

Iklan. Bukan barang murah. Sedikitnya jutaan sampai puluhan juta bandrol iklan di media massa. Ada yang ratusan juga sampai miliaran. Tergantung media dan spacenya. Apalagi di televisi, dengan durasi yang amit-amit singkatnya, amit-amit mahalnya. Ah, paling tidak dengan membayar mahal iklan, kewajban serapan anggaran sudah dilakukan. Eh…

Ucapan kemerdekaan tidak saja melalui iklan di media massa. Ada juga ucapan lewat spanduk, baliho, dan sarana komunukasi semisalnya. Ucapan itu mentereng, tertera dimana-mana, lalu: sudah. Begitu saja!

Rasanya, kita sebagai warga atau rakyat membiayai cat, kayu, kain, atau segala tetek bengekuntuk spanduk dan semisalnya. Tapi, sepertinya tidak ada yang peduli dengan imbauan atau ucapan itu. Padahal ucapan itu tidak gratis. Dan uangnya dari pajak kita-kita.

Lalu belakangan, dari kepala negara sampai kepala daerah mengeluh kondisi keuangan. Sebagai jalan pintas, utang ditempuh. Tak terkecuali utang negara. Naifnya, utang itu hanya untuk membayar bunga utang. Lantas, ekonomi global disalahkan. Piye?

Lebih naif lagi, kepala daerah ikut-ikutan. Utang juga dilakukan. Kalau tidak, proyek ditunda atau dibatalkan. Tetapi, belum pernah kita dengar atau saksikan: kepala daerah yang rela memiskinkan diri dan keluarganya untuk menyiasati defisit keuangan. Belum pernah. Kecuali, dulu.

Kalau sekarang, ramai-ramai kepala daerah mengeluh defisit. Mengeluh tidak cairnya dana bagi hasil. Ramai-ramai cari utang. Tetapi tidak ada yang mengajak untuk beramai-ramai memiskinkan diri dan keluarganya. Sebaliknya, mereka menyuruh anak buahnya berhemat. Yo opo to?

Kemudian, ramai-ramai lagi, bila ada hari besar atau kegiatan, kembali memasang iklan atau spanduk. dengan kata-kata manis dan menawan. 

Begitu pula para anak buahnya. Kondisi defisit, sarana iklan ucapan harus tetap ada. Tak peduli sekadar lewat spanduk. Paling tidak, “Saya sudah menjalankan instruksi. Membuat spanduk. Titik.” Begitu anak buah membela diri.

Padahal, spanduk atau iklan itu, termasuk iklan kemerdekaan: mungkin sekadar membuktikan kalau anak buah sudah bekerja dan atasan bisa tersenyum sambil bilang, “Bagus, bagus.” Lalu, nanti mengeluh lagi. Pembangunan (boro-boro kemakmuran) ketunda lagi. Rakyat juga yang dipajaki kembali… Merdeka!!!

 

Reporter : Rudi Agung    Editor : Gumelar Akbar



Comments

comments


Komentar: 0