23 September 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tunjangan Transportasi DPRD Masih Dalam Kajian Pemerintah


Tunjangan Transportasi DPRD Masih Dalam Kajian Pemerintah
Bupati PPU Yusran Aspar

KLIKPENAJAM.COM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar, menegaskan jika tambahan tunjangan penghasilan anggota DPRD PPU seperti halnya transportasi dan perumahan, merupakan amanah pemerintah pusat melalui eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurutnya, hal itu masuk dalam anggaran daerah, yang harus disalurkan sebagai hak anggota dewan. Terlebih peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten PPU.

"Saat ini besaran tunjangan tersebut masih menunggu hasil survei tarif sewa mobil dan kajian ulang TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), untuk menyesuaikan kemampuan anggaran daerah," kata Yusran.

Sementara ini, jika mengacu pada hasil survei maka tiap anggota DPRD PPU akan mendapat Rp18 juta per bulan, sebagai tunjangan transportasi pengganti ganti mobil dinas yang segera ditarik pemerintah. Belum termasuk tunjangan perumahan yang diusulkan mencapai Rp15 Juta per bulan.

"Jika mengacu survei, tunjangan transportasi lebih besar dari usulan DPRD, Makanya dilakukan survei ulang guna penentuan besaran tunjangan tersebut," terangnya. (*)




Comments

comments


Komentar: 0