23 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pemblokiran Ditolak, Taksi Online Kembali Beroperasi di Samarinda


Pemblokiran Ditolak, Taksi Online Kembali Beroperasi di Samarinda
Ilustrasi

KLIKPENAJAM.COM - Pengusaha taksi online mendapatkan angin segar. Sebab, permohonan Pemprov Kaltim terkait rencana memblokir aplikasi taksi online ditolak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Salman Lumoindong pun membenarkan hal itu.

Sebelumnya gubernur melalui surat nomor 550/4097/B.ISD-I berisi permohonan penghentian sementara layanan berbasis online. Surat tersebut sudah dikirim per 19 September lalu ditujukan kepada Kemenkominfo. Namun belakangan kementerian membalas surat tersebut dan menolak permohonan pemprov.

Alasannya permohonan pemblokiran hanya boleh diajukan oleh Kemenhub kepada Kemenkominfo atau lintas kementerian saja. Tak hanya Kaltim, provinsi lain pun diklaim melakukn hal serupa. “Semua daerah sama kondisinya. Itu saja yang bisa kami lakukan dari pemprov,” tegasnya.

Salman menambahkan saat ini Permenhub 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sedang direvisi. Permenhub tersebut sedang dalam proses uji publik. Ditargetkan Oktober ini Permenhub sudah tuntas.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang diatur dalam revisi Permenhub tersebut. Seperti pengaturan tarif batas atas. Kalau pada aturan sebelum revisi tarif ditentukan oleh kementerian. Nah di aturan yang baru diusulkan penentuan tarif oleh gubernur.

Selain tarif, kuota juga wajib diatur. “Kalau enggak bisa kacau nanti,” tukasnya.

Sama halnya dengan tarif, penetaan kuota juga diambil alih oleh gubernur. Sebelum direvisi, penetapan kuota diatur oleh Kemenhub. Ritmenya adalah usulan dari kabupaten/kota dulu baru disampaikan ke gubernur. Gubernur nanti mengajukan permohonan ke Kemenhub untuk ditetapkan.

“Sekarang berubah, usulannya dari daerah, gubernur yang langsng menetapkan berapa jumlah kuota maksimalnya,” beber Salman.

Untuk saat ini baru Samarinda dan Balikpapan yang mendapat kuota taksi online. Samarinda sebanyak 200. Sedangkan Balikpapan 150. Dengan kuota demikian, selanjutnya tinggal Go car, Uber dan Grab berkompromi. “Jadi tidak masing-masing 200 kuota, dibagi lagi. Yang penting totalnya akumulasi dari 200 tadi,” ulasnya.

Selain itu taksi online diwajibkan menjalankan peratruan transportasi umum lainnya. Seperti uji KIR kendaraan. Untuk STNK boleh memakai nama pribadi, namun yang bersangkutan harus tergabung dalam koperasi resmi yang diakui oleh pemerintah.

“Ada sembilan item yang akan dibuat oleh pak menteri, itu bisa akomodir semua. Kalau pro dan kontra pasti ada nanti,” seloroh Salman.

Terpisah, Ketua Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim, Kamariyono akan menunggu hasil apapun yang keluar. “Posisi kami saat ini adalah menunggu informasi lanjutan dari Dishub,” ujarnya singkat. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0