17 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Terkait UU Nomor 7/2017, Komisioner KPU Pastikan Mundur dari Ormas


Terkait UU Nomor 7/2017, Komisioner KPU Pastikan Mundur dari Ormas
Ketua KPU PPU Feri Mei Effendi

KLIKPENAJAM.COM - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum pasal 21 huruf (k), yang menyatakan syarat menjadi calon anggota KPU Pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas yang berbadan hukum, dan tidak berbadan hukum, dibuktikan melalui surat pernyataan. Ditanggapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Diungkapkan Ketua KPU PPU Feri Mei Effendi, seluruh Komisoner KPU siap untuk mengundurkan diri dari keterlibatan seluruh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Apalagi KPU pusat melalui surat edaran tertanggal 7 November 2017, menurutnya turut menegaskan UU tersebut.

"Seluruh Komisioner KPU Penajam Paser Utara, siap mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan mereka," ujar Feri.

Hingga saat ini, seluruh Komisioner kata dia, tengah memproses pengunduran diri tersebut, melalui surat pernyataan yang dibuat, untuk diserahkan paling lambat 29 Desember 2017.

"Para Komisioner tengah memproses pengajuan pengunduran diri secara resmi kepada ormas tempat mereka terdaftar," tambah Feri.

Hal ini lanjut Feri, sebagai bentuk konsistensi komisioner KPU PPU, dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diemban. termasuk mematuhi aturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan menjadi Komisioner KPU.

"Kami pastikan Komisioner KPUD PPU mematuhi seluruh aturan yang berlaku," ungkapnya.

Diketahui, para komisioner KPU Penajam Paser Utara masih terlibat dalam kepengurusan dan keanggotaan beberapa ormas, seperti Korps Alumni HMI (KAHMI), KNPI, Pemuda Pancasila, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak), Laskar Merah Putih, dan Persatuan Menembak Indonesia.

Baca Juga: Sesuai Edaran Pusat, Komisioner KPU yang Aktif di Ormas Harus Mundur

Termasuk anggota Panwaslu PPU pun ada yang masih terlibat dalam kepengurusan ormas, diantaranya Pemuda Muhammadiyah dan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama.

"Kalau aturan mengharuskan mundur, maka kami akan mundur," ucap Ketua Panwaslu PPU Daud Yusuf. (*)

Reporter : Rahmad Fadli    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0